Maros – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan mencapai Rp1,5 triliun lebih. Proyeksi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maros, Jumat (22/8/2025), saat penyampaian nota keuangan dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kenaikan Dibanding Tahun Sebelumnya
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyebutkan angka tersebut mengalami kenaikan dibanding APBD 2025 yang berada di kisaran Rp1,3 triliun. Kenaikan ini didorong oleh optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, serta efisiensi belanja daerah.
“Alhamdulillah, tren APBD Maros setiap tahun terus meningkat. Ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Maros,” jelasnya.
Baca Juga : Satu Ton Beras PPM Polres Maros Ludes Terjual Dalam Hitungan Menit
Fokus Belanja: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Menurut Chaidir, arah kebijakan belanja daerah tahun 2026 tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Sejumlah proyek prioritas juga akan diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata dan pertanian yang menjadi keunggulan daerah.
“Maros memiliki potensi besar di bidang pariwisata dan pertanian. Dengan dukungan APBD yang memadai, kita berharap dapat menggerakkan ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.
Dukungan DPRD dan Harapan Transparansi
Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir, menyatakan pihak legislatif akan mengawal proses pembahasan APBD agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Kita ingin APBD ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Program prioritas harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pelayanan dasar,” tegasnya.
Tantangan Optimalisasi PAD
Meski optimis, Pemkab Maros mengakui masih ada tantangan dalam meningkatkan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, strategi digitalisasi pajak daerah dan peningkatan pengawasan akan menjadi fokus ke depan.
“Kami akan memaksimalkan potensi PAD tanpa membebani masyarakat. Digitalisasi sistem pembayaran pajak adalah salah satu langkah yang sedang dipersiapkan,” ungkap Kepala BPKAD Maros.
Harapan ke Depan
Dengan proyeksi APBD 2026 yang menembus Rp1,5 triliun lebih, Pemkab Maros berharap pembangunan di segala sektor dapat lebih merata. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mendukung program-program daerah agar manfaat APBD bisa dirasakan bersama.
“Kita ingin APBD ini menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros,” tutup Bupati Chaidir.
