Maros – Gelombang unjuk rasa besar-besaran akan digelar oleh Serikat Buruh Maros selama tiga hari berturut-turut mulai Selasa (2/9/2025). Aksi ini digerakkan oleh gabungan aliansi pekerja dari berbagai sektor yang menuntut perbaikan upah, jaminan kerja, serta evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh.
5 Titik Aksi Utama
Berdasarkan informasi dari koordinator aksi, demonstrasi akan berlangsung di lima titik strategis di Kabupaten Maros. Lokasi tersebut antara lain:
-
Depan Kantor Bupati Maros
-
Kawasan Industri Maros
-
Simpang Jalan Poros Makassar–Maros
-
Kantor DPRD Maros
-
Pintu Masuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
Khusus titik bandara, aparat keamanan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena jalur tersebut merupakan akses vital penerbangan domestik dan internasional.
Baca Juga : 256 Polisi Kawal Demo di Maros Hari Ini! Gas Air Mata Disiapkan, Armada Damkar Standby
Tuntutan Buruh
Dalam pernyataannya, perwakilan serikat menegaskan ada tiga tuntutan pokok yang akan disuarakan. Pertama, mendesak pemerintah dan perusahaan menaikkan upah sesuai standar kebutuhan hidup layak. Kedua, meminta jaminan kepastian kerja bagi karyawan kontrak yang dinilai masih rawan pemutusan hubungan kerja. Ketiga, menolak kebijakan tertentu dalam aturan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada buruh.
“Kami tidak ingin aksi ini dipandang sekadar turun ke jalan. Ini adalah perjuangan hak dasar pekerja. Kami ingin pemerintah benar-benar mendengar,” ujar salah seorang pimpinan serikat.
Antisipasi Aparat
Polres Maros bersama aparat gabungan TNI–Polri telah menyiapkan pengamanan di seluruh titik aksi. Kapolres Maros menegaskan pihaknya siap mengawal jalannya demonstrasi agar berlangsung damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat umum, termasuk arus lalu lintas menuju bandara.
“Kami sudah menempatkan personel di setiap lokasi. Aksi silakan berjalan, tapi jangan sampai mengganggu kepentingan publik, khususnya akses bandara,” tegas Kapolres.
Harapan Dialog
Sejumlah pihak berharap aksi ini bisa menjadi momentum bagi buruh dan pemerintah untuk berdialog secara terbuka. Dengan begitu, tuntutan bisa dicarikan solusi tanpa harus menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan.
Pemerintah Kabupaten Maros pun menyatakan siap menerima perwakilan buruh untuk membicarakan tuntutan secara formal. “Kami membuka pintu dialog. Aspirasi buruh adalah bagian dari demokrasi yang harus dihargai,” ungkap salah satu pejabat Pemkab Maros.
