Grab
Grab
Grabe Grabe Grabe

SPI KPK Soroti Integritas Kabupaten Maros

SPI KPK  - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak bersama kepala daerah se Sulsel saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para kepala daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Oktober 2025 lalu. Sebanyak 13 Daerah di Sulsel masuk daftar merah survey penilaian integritas (SPI) KPK. 
banner 120x600
banner 468x60

MarosSPI KPK Maros kembali menyita perhatian publik setelah Kabupaten Maros menerima nilai merah dalam capaian Indeks Penilaian Integritas tahun ini. Kabupaten yang terletak di Sulawesi Selatan tersebut meraih skor 70,26, angka yang menempatkannya pada kategori merah dan memicu banyak pertanyaan terkait kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

KPK Kumpul Kepala Daerah Se-Sulsel, Soroti Daerah yang Masih Rentan soal SPI  - Berita Kota Makassar
SPI KPK Soroti Integritas Kabupaten Maros

Bupati Maros, Chaidir Syam, langsung memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa angka tersebut muncul karena jumlah responden dalam Survei Penilaian Integritas tidak mencapai target. Menurutnya, survei KPK membutuhkan tingkat partisipasi tertentu agar hasilnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketika responden tidak memberikan jawaban secara memadai, skor otomatis terpengaruh dan menghasilkan nilai yang rendah.

banner 325x300

Chaidir menilai pentingnya pemahaman masyarakat mengenai proses survei. Ia menjelaskan bahwa survei tidak hanya menilai aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan warga, mitra kerja, hingga pihak eksternal yang pernah berurusan dengan layanan publik di Maros. Karena banyak pihak tidak merespons, hasil penilaian tidak menggambarkan kinerja pemerintah secara utuh. Ia mendorong masyarakat dan stakeholder untuk lebih aktif pada survei berikutnya agar hasil penilaian integritas bisa jauh lebih representatif.

Baca Juga : Kejari Maros Dalami Peran RTRW Usai Eks Lurah Leang-leang Tersangka Pungli PTSL

Pemerintah Kabupaten Maros juga mulai menyusun langkah strategis untuk memperbaiki nilai integritas pada tahun mendatang. Setiap organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memperbaiki alur layanan publik. Chaidir menegaskan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalankan prinsip akuntabilitas dengan lebih baik.

Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai pentingnya survei KPK. Edukasi ini menyasar ASN, masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan layanan pemerintahan. Mereka berharap tingkat partisipasi meningkat sehingga SPI KPK Maros bisa mencatat nilai yang lebih baik pada penilaian mendatang.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *