Maros – Survei Penilaian Integritas 2025 kembali membuka gambaran kondisi integritas pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Maros. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei tersebut dan menempatkan Maros pada kategori merah dengan skor 70,26. Angka ini menunjukkan tingginya risiko korupsi serta lemahnya sistem pencegahan yang perlu pemerintah daerah benahi secara serius.
KPK menyusun SPI sebagai alat ukur untuk menilai potensi kerawanan korupsi melalui persepsi pegawai, pelaku layanan publik, dan masyarakat. Melalui survei ini, lembaga antikorupsi tersebut ingin mendorong pemerintah daerah memperbaiki proses pelayanan, transparansi dokumen, tata kelola anggaran, dan akuntabilitas birokrasi. Maros mendapat perhatian khusus karena skornya sejajar dengan 12 daerah lain yang juga mendapat kategori merah.
Baca Juga : DPRD Maros Kunjungi Bulukumba dan Jeneponto untuk Evaluasi Efisiensi Anggaran 2026
Pemerintah Kabupaten Maros menanggapi hasil tersebut dengan menyusun langkah koreksi di sejumlah sektor. Para pemangku kepentingan mulai mengevaluasi standar operasional pelayanan publik, integritas aparatur, serta mekanisme laporan masyarakat. Mereka juga menyiapkan forum konsultasi rutin untuk mempercepat perbaikan tata kelola sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
KPK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperbaiki nilai SPI. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen pimpinan, meningkatkan pelatihan integritas bagi pegawai, serta memperluas penggunaan sistem digital agar proses pelayanan lebih transparan. Beberapa unit kerja di Maros juga mulai mengembangkan dashboard pengawasan internal untuk mencatat dan mengontrol seluruh proses administrasi.
Skor merah tersebut memicu dorongan besar bagi Maros untuk menunjukkan perubahan nyata pada penilaian berikutnya. Dengan menjalankan berbagai program perbaikan, pemerintah berupaya meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Hasil ini menjadi pengingat bahwa survei penilaian integritas bukan sekadar angka, tetapi landasan penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
